Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur komitmen memperbaiki tata kelola keuangan dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) beberapa waktu lalu.
Sistem pembayaran non-tunai ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, menjelaskan bahwa KKPD mempermudah pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, terutama saat perjalanan dinas.
Dengan KKPD, semua transaksi dapat tercatat secara real-time, sehingga lebih transparan dan mampu mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, sistem ini menghilangkan kebutuhan membawa uang tunai dalam jumlah besar, karena semua pengeluaran, seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi, dapat dibayar dengan mudah menggunakan KKPD.
Agus juga menekankan bahwa penggunaan KKPD memangkas proses administrasi yang rumit, seperti pengajuan panjar dan reimbursement, yang sering memakan waktu dan tenaga.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penerapan transaksi non-tunai di daerah.
Ia optimis bahwa implementasi KKPD akan memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan daerah, menjadikannya lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutai Timur. Dengan inovasi ini, Pemkab Kutim bergerak menuju tata kelola keuangan yang lebih modern dan berdaya saing. (Adv)
