Kutai Timur – Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutim, di Ballroom Hotel Amaris di Kutai Timur.
Agus didampingi Kepala Bappeda Noviari Noor dan Plt Sekretaris Bappeda M. Syaiful, secara resmi membuka agenda penting ini.
Rakor yang berlangsung atas inisiasi Bappeda Kutim dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur ini mengusung semangat kolaborasi untuk memerangi kemiskinan di daerah.
Dalam sambutannya, AHK menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor.
Ia menyebutkan bahwa persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di Kutim memerlukan upaya bersama, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan.
AHK berharap Rakor ini menjadi ruang diskusi strategis yang mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan.
“Dengan dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, kita memiliki kesempatan untuk memperkuat efektivitas program di tingkat daerah,” ujarnya.
Rakor ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, akademisi, hingga mitra pembangunan.
Beragam isu strategis dibahas secara mendalam, termasuk validasi data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi pemanfaatan dana desa.
Validasi data menjadi sorotan utama, mengingat akurasi data adalah fondasi bagi perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.
“Data yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran, menghindari duplikasi, dan menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” tegas AHK.
Selain itu, inovasi dalam pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu topik penting, dengan fokus khusus pada kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Hasil dari Rakor ini tidak hanya akan menjadi rekomendasi, tetapi juga panduan strategis bagi penyusunan program prioritas Kutim pada tahun 2025.
AHK menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama untuk memastikan seluruh masyarakat Kutim dapat hidup layak dan sejahtera.
“Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan Kutim sebagai daerah yang sejahtera, bebas dari jerat kemiskinan,” tambahnya.
Momentum Rakor ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga memperkuat sinergi lintas sektor.
Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Kabupaten Kutim diharapkan mampu menghadapi tantangan kemiskinan dengan solusi strategis yang berkelanjutan.
Rakor 2024 ini menjadi pijakan penting dalam upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya. (Adv)
