Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Ballroom Hotel Amaris pada Senin, 18 November 2024.
Acara ini dibuka oleh Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma (AHK), yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, dan Plt Sekretaris Bappeda, M. Syaiful.
Rakor ini merupakan inisiatif Bappeda Kutim yang bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam sambutannya, AHK menekankan pentingnya kerjasama antar sektor untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Kutim.
“Kemiskinan adalah masalah yang memerlukan kolaborasi dari semua pihak pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah nyata untuk menurunkan angka kemiskinan di Kutim,” ungkap AHK.
Plt Bupati juga mengapresiasi kontribusi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltim dalam memberikan arahan strategis guna meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, instansi vertikal, serta mitra pembangunan.
Berbagai isu utama dibahas, termasuk penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
Salah satu topik utama adalah validasi dan penyelarasan data kemiskinan, yang menurut AHK, menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif.
“Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran, serta menghindari duplikasi bantuan,” katanya.
Selain itu, rakor ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Melalui rakor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis untuk mengatasi akar kemiskinan di Kutim. AHK menegaskan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas untuk tahun 2025.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan setiap warga Kutim. Saya berharap Rakor ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut,” tutup AHK.
Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengurangi kemiskinan dan mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
